16 Kasus Korupsi di Jateng Macet
KLAIM Kepolisian Daerah (Polda) Jateng menuntaskan 78 kasus korupsi di tingkat penyelidikan, 56 kasus di tingkat penyidikan, 31 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan (P21) dan 3 kasus yang di-SP3-kan di tahun 2011 ini dinilai tidak sesuai fakta yang terjadi. Pasalnya, tim dari Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) mencatat, ada sebanyak 16 kasus korupsi di Jateng, macet. “Gembar-gembor” pemberantasan korupsi pun menguap begitu saja.
Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN, Eko Haryanto mengatakan klaim keberhasilan Polda dalam penanganan kasus korupsi tersebut tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan. “Buktinya, hingga saat ini ada 16 kasus korupsi yang macet. ” tandas Eko.
Data laporan akhir tahun yang dibuat oleh KP2KKN Jateng pada tahun 2011, Polda hanya menangani 11 kasus korupsi yang terjadi di Jateng atau sekitar 16 % saja. Maka hal ini, kata Eko, sangat bertolak belakang dengan klaim yang menyebutkan bahwa Polda Jateng menuntaskan 78 kasus korupsi ditingkat penyelidikan, 56 kasus di tingkat penyidikan, 31 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan (P21) dan 3 kasus yang di-SP3-kan di tahun 2011 lalu.
Menurutnya, kinerja kepolisian dalam pemberantasan kasus korupsi di Jateng, justru sangat jauh dari membanggakan. “Tentu, hal ini sangat mengecewakan. Mengingat instansi sekaliber kepolisian adalah instansi yang berwenang penuh terhadap pemberantasan korupsi. Maka artinya, prestasi Polda sangat minim,” ungkap Eko.
Lebih lanjut dipaparkan, padahal pernyataan Direskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Drs Firli M. Si dalam diskusi “Refleksi 2011 dan Proyeksi 2012 Pemberantasan Korupsi di Jawa Tengah” pada tanggal 5 Januari 2012 lalu mengatakan: “Saya berjanji bahwa tidak ada kasus korupsi yang akan saya “peti es” kan!” ujar Firli dalam diskusi yang dihadiri oleh beberapa LSM di Jateng, Akademisi dan Aparat Penegak Hukum, beberapa waktu lalu.
Terang saja hal itu memantik sebuah analisis, jika dalam fakta riilnya ada beberapa kasus korupsi yang hingga saat ini membeku dan mandek. KP2KKN mencatat 16 kasus korupsi yang macet. “Dari ke 16 kasus tersebut didominasi oleh kasus korupsi buku ajar di mana terdapat 9 kasus macet yang masih di “peti es” kan oleh kepolisian,” tambah Eko.
Untuk kasus korupsi kepala daerah sendiri, kepolisian masih mempunyai 1 tunggakan besar, yaitu kasus dugaan korupsi penyertaan dana APBD ke PT RBSJ Rembang dengan tersangka Bupati Rembang aktif M Salim. Selain itu ada tiga kasus korupsi anggaran di Kota Semarang, yakni Kabupaten Semarang dan Tegal, dan kasus terbaru adalah dugaan korupsi Jalur Lingkar Salatiga (JLS) Jilid II dengan tersangka Titik Kirnaningsih, Istri Walikota Salatiga, Yulianto. Dalam penanganannya sendiri, Polda Jateng tengah menangani 7 kasus dan sisanya ditangani oleh Polres masing-masing.
Dari fakta tersebut terlihat jelas, bahwa kinerja kepolisian dalam menangani kasus korupsi sangat minim. “Kasus-kasus macet yang selama ini seolah dilupakan. Kepolisian tak kunjung menangani dan hanya menguap begitu saja. Kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan pernyataan dan janji dari Direskrimsus Polda Jateng,” tambah Eko.
Maka dari itu, kata Eko, KP2KKN menuntut agar kepolisian segera menuntaskan kasus-kasus macet itu. Apabila kasus tersebut tidak terselesaikan, maka Polda sudah tidak berhak lagi untuk menangani kasus korupsi. “Artinya, mereka tidak punya kredibilitas dan keseriusan dalam mengusut kasus korupsi. KP2KKN tidak akan pernah lupa dengan kasus korupsi tersebut dan belum pernah mereka tuntaskan sama sekali (disidangkan di pengadilan tipikor),” pungkasnya. (abdul mughis)
DAFTAR KASUS MACET
KORUPSI KEPALA DAERAH
1) Bupati Rembang M Salim (Tersangka)
Kasus dugaan korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dari APBD TA 2006 dan TA 2007 senilai Rp 5,2 miliar (Polda/dik)
2) Mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro (Tersangka)
Kasus dugaan korupsi Simpedes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) senilai Rp 6,8 miliar (Polda/dik)
KORUPSI BUKU AJAR/PENDIDIKAN
3) Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Paket (Balai Pustaka/BP) TA 2003 dan TA 2004 Kab. Boyolali senilai Rp 8,7 miliar dengan tersangka Djaka Srijanta mantan Bupati Boyolali – Polres Boyolali/dik
4) Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Wajib BP (Balai Pustaka) APBD TA 2003 Kota Surakarta senilai Rp 3,7 miliar dengan tersangka Slamet Suryanto mantan Walikota Surakarta-Polres Surakarta/dik
5) Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku pakek SD/MI, APBD TA 2003 dan 2004 Kabupaten Klaten senilai Rp 13,8 miliar dengan tersangka Sidik Purnomo, mantan Kadinas Pdan K – Polres/dik
6) Kasus dugaan korupsi pengadaan buku pelajaran sekolah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2006 Kabupaten Magelang senilai Rp 13,6 miliar – Polda – belum ada tersangka
7) Kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Karanganyar senilai Rp 18,3 miliar dengan tersangka Narmo (mantan Kadisdikpora) – Polres Karanganyar/dik
8) Kasus Dugaan Korupsi Buku Ajar Kabupaten Brebes 2004 senilai Rp 8 miliar dengan tersangka Drs M Tarsun MM (mantan Kadisdik) - Polda/dik
9) Kasus Dugaan Korupsi Buku Ajar Kabupaten Grobogan senilai Rp 36 miliar– Polres/lid Grobogan – belum ada tersangka
10)Kasus Dugaan Korupsi Buku Ajar Kabupaten Batang senilai Rp 7,3 miliar– Polda/lid – belum ada tersangka
11) Kasus Dugaan Korupsi Buku Ajar Salatiga 2004 Jilid II - Polres Salatiga/lid – belum ada tersangka
KORUPSI ANGGARAN
12) Kasus Dugaan Suap RAPBD 2012 Kabupaten Semarang yang diduga melibatkan Bupati Semarang. – Polda/lid.
13) Kasus dugaan korupsi Asuransi Fiktif DPRD Kota Semarang TA 2003 senilai Rp 1,7 miliar dengan tersangka Sriyono dkk – Polrestabes Semarang/dik
14) Kasus dugaan korupsi dana DIPA Polres Tegal dengan tersangka AKBP Agustin Hardiyanto (Mantan Kapolres Tegal) senilai Rp 6,6 miliar – Polda/dik.
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
15) Kasus dugaan korupsi JLS Jilid II Salatiga senilai Rp 12,23 miliar dengan tersangka Titik Kirnaningsih (Istri Walikota Salatiga) - Polda/dik.
16) Kasus dugaan penyelewengan pengadaan tanah pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstratinggi) di Kabupaten Grobogan senilai Rp 3,8 miliar – Polres Grobogan/dik
Dikutip dari Database KP2KKN Jawa Tengah – Januari 2012
