Penyidik Polda Jateng Kesulitan Tahan Bupati Rembang

Penyidik Polda Jateng Kesulitan Tahan Bupati Rembang

SEMARANG - Penanganan kasus Bupati Rembang M Salim, tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal APBD Rembang 2006 ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, jalan di tempat. Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng mengaku terganjal beberapa sebab. Di antaranya belum mendapatkan keterangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu membuat Polda Jateng kesulitan menyeret Bupati Rembang menjadi tahanan. Padahal statusnya telah tersangka.

"Kami belum mendapat jawaban dari BPK RI, padahal surat sudah kami layangkan," kata Direktur Reskrimsus Kombes Pol Guntur Laupe didampingi Kasubdit III Tipikor Direktur Reskrimsus AKBP Joko Setiono, Minggu (31/3).

Meski sudah mendapat hasil audit BPK RI terkait kerugian negara senilai Rp 5,542 miliar. Namun Laupe mengaku masih dibutuhkan keterangan dari BPK RI agar bisa memeriksa Bupati Rembang M Salim sebagai tersangka.

Joko Setiono menambahkan, jika sudah mendapat jawaban, maka secepatnya pemeriksaan kepada tersangka (Salim) segera dilakukan. "Bila perlu, kami akan mendatangi kantor BPK RI untuk mendapat keterangan secepatnya," tambahnya.

Sebagaimana diketahui kasus tersebut terkuak saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan indikasi korupsi dalam penyertaan modal senilai Rp 5,542 Miliar pada Minggu, 27 Maret 2009. Kemudian pada Senin, 24 Mei 2010 laporan tentang dugaan kasus korupsi tersebut masuk ke Polda. Akhirnya pada Minggu, 6 Juni 2010 Salim ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jateng.

Dugaan penyimpangan itu terjadi setelah Salim mendirikan PT RBSJ yang kemudian membawahi beberapa unit usaha, satu di antaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Pendanaan pembentukan PT RBSJ diduga menggunakan dana APBD Perubahan Pemda Rembang tahun 2006. (top/LSP)



by: red