Kemelut Keraton Surakarta, Raja Kembar Masih Mengungsi

Paska Rekonsiliasi Kemelut Keraton Surakarta

Raja Kembar Masih Mengungsi

SEMARANG- Paska rekonsiliasi konflik perebutan kekuasaan oleh dua raja kembar yang terjadi di Keraton Surakarta masih menyisakan keprihatinan, baik bagi masyarakat luas maupun keluarga besar keraton itu sendiri. Pasalnya, rekonsiliasi atau berdamainya dua kubu antara Pakubuwono XIII Hangabehi dan Pakubuwono XIII Tedjowulan ternyata belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Dewan Adat di Keraton Surakarta. Pro dan kontra dari intern keraton tersebut masih dirasa memanas.

Padahal dengan adanya rekonsiliasi pada (16/5), yang selenggarakan di Jakarta tersebut, seharusnya ontran-ontran kekuasaan di Keraton Surakarta dinyatakan usai. Namun memanasnya iklim politik belum sepenuhnya reda.

Pasalnya, sejak Dewan Adat Keraton Surakarta mengusir dua raja kembar tersebut, hingga saat ini, keduanya masih mengungsi di sebuah tempat. Hal tersebut dilakukan demi menghindari hal-hal yang membahayakan keselamatan dua orang nomor satu di keraton Solo yang sempat ditolak kembali ke singgasananya itu.

"Kami sangat prihatin atas hal itu. Ontran-ontran kekuasaan ini telah selesai. Keraton harus kembali bersatu. Kami sepenuhnya mendukung rekonsiliasi tersebut demi terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram. Sebab, keraton merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya," kata Ketua Paguyuban Abdi Dalem Satya Haprabu se-Karisidenan Semarang, Kanjeng Pangeran (KP) Imam Syafi’i, dalam dialog bersama para sesepuh keraton di Hotel Pandanaran Semarang, Rabu (23/5).

Dewan Adat Tak Berwenang Pecat Raja

Forum paguyuban tersebut dihadiri oleh perwakilan dari dua kubu yang berseteru (abdi dalem Hangabehi dan abdi dalem Tedjowulan). Selain itu juga para sesepuh yang terdiri dari veteran, mantan panglima pertempuran lima hari di Semarang, mantan bupati, mantan kapolres, yang kesemuanya mempunyai trah Keraton Surakarta. Para sesepuh tersebut merasa prihatin karena beberapa oknum intern keraton tidak mematuhi raja. “Rekonsiliasi yang dilakukan oleh kedua raja Pakubuwono XIII Hangabehi dan Pakubuwono XIII Tedjowulan adalah mutlak harus dilakukan,” tegas Kanjeng Pangeran (KP) Imam Syafi’i menandaskan.

Sinuhun Raja Pakubuwono XIII Tedjowulan menilai bahwa Dewan Adat (DA) keraton cenderung melaksanakan sistem yang arogan. Hal tersebut tertuang dalam SMS yang dibacakan oleh orang dekat Sinuhun raja, Wien Wimurwo, MY. “Dewan Adat tidak mempunyai wewenang untuk memecat raja. Dewan Adat hanya berfungsi sebagai dewan pertimbangan,” ujar Wien membacakan SMS dari Sinuhun Tedjowulan yang dibacakan di muka forum.

Lebih lanjut Sinuhun menjelaskan dalam SMS-nya, apabila raja ada kesalahan dalam memimpin, akan mendapatkan kutukan dari leluhur. Kanjeng Pangeran Tedjodiningrat dari kubu Hangabehi juga menyatakan sangat mendukung adanya rekonsiliasi kedua raja tersebut. Dia mengatakan apa yang dilakukan oleh kedua raja tersebut sudah sangat tepat. Kedamaian keraton Solo juga mempengaruhi bangsa Indonesia secara umum.

“Jangan sampai ada lagi ontran-ontran atau rebutan kekuasaan. Karena ratu atau raja merupakan panutan atau teladan bagi rakyat khususnya para abdi dalem kraton itu sendiri. Maka tidak ada alasan lagi menolak persatuan,” kata Tedjodiningrat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada (16/5) di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, dua raja kembar Paku Buwono XIII Hangabehi dan Paku Buwono XIII Tedjowulan melakukan rekonsiliasi untuk menyudahi konflik kekuasaan yang sudah berjalan selama 8 tahun silam. Dalam rekonsiliasi tersebut, Hangabehi meneruskan tahta sebagai Raja Solo, sementara Tedjowulan diangkat menjadi Mahapatih. (abm)