SEMARANG- Penolakan rencana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kalangan DPR RI memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat. DPR pun dituding tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pemberantasan korupsi.
“Jangan sampai negara dipermainkan oleh politisi yang tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi. Kami tidak habis pikir, sebenarnya apa yang ada di benak sejumlah anggota DPR sehingga belum mencabut tanda bintang dalam proyek pembangunan gedung baru KPK tersebut,” ujar Koordinator Aksi KP2KKN Windy Setiawan di sela-sela aksi.
Padahal, pemerintah telah menyetujui pembangunan tersebut dengan skema multiyears. Namun yang terjadi, beberapa politisi justru mementahkan rencana tersebut dengan mencari-cari alasan yang tidak masuk akal, mulai alasan KPK sebagai lembaga Ad Hoc hingga alasan menghemat keuangan negara.
Dikatakan Windy, alibi sejumlah anggota DPR tersebut tidak bisa dibenarkan. Pemahaman mereka mayoritas meletakkan KPK sebagai lembaga Ad Hoc yang sifatnya sementara adalah sangat keliru.
Karena dalam bahasa latin, lanjut Windy, pengertian Ad Hoc sendiri mengandung arti “dibentuk untuk satu tujuan”. “Jadi, pemahaman para politikus yang menganggap KPK sebagai lembaga Ad Hoc yang hanya bersifat temporer atau sementara adalah sesat,” katanya.
Sementara alasan politisi komisi III terkait penolakan pembangunan gedung tersebut karena menghemat anggaran keuangan itu sangat berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi saat ini. “Tengok saja, mereka menyetujui pembangunan Wisma Atlet sebesar Rp 200 miliar, Vaksi Flu Burung Rp 900 miliar, Hambalang Rp 2,5 triliun dan proyek-proyek yang tidak jelas sisi manfaatnya. Lalu mengapa anggaran untuk gedung KPK tidak disetujui? Sama artinya, KPK disuruh lari tapi kakinya ikat,” katanya.
Maka dari itu, KP2KKN akan mengajak seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil “Koin Untuk KPK”. “Kami akan menggalang dana hingga dua minggu ke depan. Uang hasil penggalangan akan kami serahkan KPK untuk dukungan pembangunan tersebut,” katanya.
Masyarakat tidak lagi bisa duduk manis dan menunggu datangnya ilham kepada para politisi untuk menyetujui pembangunan gedung tersebut. “Maka sudah saatnya masyarakat bergabung dalam gerakan donasi pembangunan gedung KPK yang kelak akan menjadi gedung rakyat, menggantikan gedung senayan,” kata Windy. (gis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar