SEMARANG- Sebuah Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Graha Mitra Balindo yang beralamat di Jalan Permata Hijau BB No 10 Semarang Utara, digerebek oleh tim Polrestabes Semarang dan Disnakertrans Provinsi Jateng, Rabu (12/9) siang.
 |
| TKW berinisial UB (30), diduga menjadi korban penyekapan (Indra) |
Sekitar pukul 15.00, mendadak sejumlah petugas dari Polrestabes bersama Disnakertrans Semarang “menggeruduk” PT Graha Mitra Balindo. Para petugas langsung masuk menemui pimpinan perusahaan tersebut untuk diperiksa.
Tentu saja kehadiran sejumlah petugas itu membuat kaget para karyawan yang tengah menjalankan aktivitas kerja. Sekitar setengah jam kemudian, petugas membawa UB ke Mapolrestabes untuk dilakukan pemeriksaan.
Ketua Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Azasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang Fahrurrozi mengatakan UB adalah seorang Tenaga Kerja Wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hongkong dengan kontrak 2 tahun.
“Ia baru bekerja sekitar 3 bulan di Hongkong. Namun karena suatu persoalan, UB tidak betah. Ia mengaku menjadi korban ekploitasi tenaga kerja. Di antaranya jam kerja melampaui batas standar, ia bekerja sampai jam 01.00. Tapi tidak ada hitungan lembur. Selain itu, UB menjadi korban kekerasan dan gajinya bermasalah,” kata Fahrurrozi saat mendampingi korban di sela pemeriksaan.
UB minta dipulangkan dan bermaksud memutus kontrak karena tidak sesuai dengan harapan. Namun sesampai di Semarang, UB “ditahan” di kantor PJTKI PT Graha Mitra Balindo yang beralamat di Jalan Permata Hijau BB No 10 Semarang Utara. UB baru diperbolehkan pulang ke rumah dengan syarat harus membayar Rp 18 juta.
“Uang itu dianggap hutang yang harus dilunasi UB karena telah menandatangani kontrak selama 2 tahun. Jika tidak mampu membayar, PJTKI akan memberangkatkan lagi ke Hongkong besuk pagi (hari ini-red),” ungkap Fahrurrozi.
UB merasa terkurung di PJTKI. Atas hal itu, ia kemudian melapor ke Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang melalui ponsel. Bahkan untuk bisa keluar dari penampungan di PJTKI, pihak BLK harus meninggalkan jaminan sebuah BPKB mobil agar UB bisa keluar dari penampungan PJTKI.
Setelah berhasil keluar dari penampungan, UB akhirnya mengadukan kasus tersebut ke Disnakertrans Provinsi Jateng dan LRC KJHAM dilanjutkan ke kepolisian.
Sementara Pimpinan PT Graha Mitra Balindo Eka Salim mengatakan, pihaknya siap menjalani pemeriksaan. “Kami sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada,” kata Salim.
Dikatakannya, proses pemberangkatan calon TKW tidak dipungut biaya sepeserpun. Namun ada perjanjian kontrak kerja secara tertulis. Termasuk anggaran operasional pemberangkatan dibayar oleh TKI/TKW. “Pelunasan itu dibayar dengan sistem potong gaji selama 2 tahun sesuai dengan kontrak kerja,” ujar Eka.
Informasi di lapangan menyebutkan, surat kontrak tersebut berbahasa inggris. Sehingga ada kemungkinan korban tidak paham terkait isi surat kontrak tersebut. (Mughis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar